Minggu, 01 September 2019

Kades Wanengpaten, Bunasir, Kecamatan Gampengrejo, diduga gelapkan DANA DESA hampir 1 M



Kediri, Pojok Kiri
     Anggaran dana desa terus mengguyur sekujur 74.954 desa se Indonesia. Total dana desa sejak 2015 dan hingga 2019 sudah mencapai Rp 257 triliun. Rinciannya, pada 2015 senilai Rp 20,7 triliun, pada 2016 mencapai Rp 47 triliun, pada 2017 mencapai Rp 60 triliun, pada 2018 mencapai Rp 60 triliun, dan pada 2019 mencapai Rp 70 triliun.
     Program Pemerintah Pusat Membangun Desa melalui bantuan DANA DESA/DD demi meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat, dan dari hasil Investigasi wartawan proyek pekerjaan di Jalan desa menurut RAB memakai aspal jalan namun dilapangan di semen dengan mengurangi jarak dan lebar jalan, pekerjaan Rambat Beton lebar kurang dari 3 Meter memakai Dana Rp 29 Jutaan sumber Dana Desa/ DD 2018.
     Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kediri, melalui bantuan DD/ Dana Desa 2018 sekitar Rp 800 juta hampir 1 Milyar Dana Desa yang diduga disalah gunakan Kades Wanengpaten, Bunasir.
     Hal senada juga di katakan, tokoh masyarakat desa wanengpaten kepada wartawan di kediamannya,” bahwa pekerjaan rambat beton di Jln desa salah sasaran dan tidk sesuai RAB tanpa papan nama, pasalnya lokasi itu masih termasuk menggunakan Dana Desa/ DD, bukan hanya jalan saja yang pendanaan pekerjaannya berasal dari sumber DANA DESA/ DD di duga sarat penyimpangan, korupsi dan tidak tepat sasaran”ujarnya “ungkapnya, pada wartawan, kemarin minggu, (1/09).
     Tokoh masyarakat dan warga desa Wanengpaten yang tidak mau disebutkan namanya disini meminta kepada Bupati Kediri melalui Inspektorat untuk mengaudit pekerjaan proyek yang menggunakan DANA DESA/ DD Tahun 2018 dan 2019 demi tegaknya keadilan bagi masyarakat Desa Wanengpaten dan agar masyarakat Sejahtera.
     Banyaknya praktik korupsi dana desa jelas melukai dan mengerdilkan harapan warga desa wanengpaten, Kepala desa dan perangkatnya yang seharusnya menjadi acuan hidup dengan segenap peradabannya justru berubah menjadi mesin pembunuh masa depan desa.
     Hal ini memicu ketidakpercayaan warga yang berdampak pada absennya partisipasi rakyat, sehingga membuat warga lebih memilih bergeming untuk urusan desa, pemerintahan desa, dan lain-lain. Jika dibiarkan berlarut, bukan mustahil desa akan mengalami stagnasi bahkan involusi.
     Padahal UU Desa menegaskan, kepala desa wajib melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme.
     Tokoh masyarakat yang ditemui wartawan menjelaskan, dalam Pasal 11 PP No 60/2014, formulasi penentuan besaran Dana Desa (DD) per Kabupaten cukup transparan yakni dengan mencantumkan bobot pada setiap variabel.
     Namun, pada PP yang baru, yakni Pasal 11 PP No 22/2015, formula pembagian dihitung berdasar jumlah desa, dengan bobot sebesar 90 persen. Sisanya,10 persen dihitung menggunakan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.       
     “Meski kebijakan tidak bisa dikriminalisasi, namun ketika pejabat negara tersebut mengambil kebijakan dengan sengaja menguntungkan orang lain atau melawan hukum, maka bisa disebut korupsi,” tegasnya. (arif)

4 komentar: