Kediri, Pojok
Kiri
Dengan mengacu pada bestek yang ditunjukan
rekanan proyek pembangunan Kantor Kelurahan Pakunden tersebut, mereka langsung
turun dan mengukur kedalaman pondasi yang hanya dibuat oleh rekanan CV Praja
Mandiri dengan kedalaman 10 centimeter. Sementara pada bestek dirincikan 70
centimeter.
Akibat pemberitaan di media, Tim PMD dari
Provinsi Jatim akan turun ke lokasi melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan
semenisasi pembangunan Kantor Kelurahan Pakunden Kecamatan Kota, Kotamadya
Kediri.
Hasilnya, ketebalan semenisasi tersebut tidak sesuai dengan RAB atau bestek, sehingga terjadi kerugian negara sekitar Rp 50 juta. Atas kondisi ini, pihak kontraktor diminta mengembalikan kerugian negara tersebut dalam jangka waktu 1 bulan.
"Dari hasil pemeriksaan tersebut, tim Pengawas dari Dinas PUPR Kotamadya Kediri ditemukan ketebalan semenisasi rata-rata 12 cm. Setelah dilakukan penghitungan, pihak kontraktor harus mengembalikan uang negara kurang lebih Rp 50 juta, dalam kurung waktu 1 bulan," terang Kabid Giono saat dikonfirmasi pada Jumat (27/8/2019) lalu.
Dirinya berharap, pihak Pemkot Kediri agar dapat menekankan kepada rekanan yang mendapatkan tender mohon terlebih dahulu dikonfirmasi ke Pihak Kelurahan. Hal ini bertujuan agar pembangunan untuk masyarakat tidak sia-sia.
Hasilnya, ketebalan semenisasi tersebut tidak sesuai dengan RAB atau bestek, sehingga terjadi kerugian negara sekitar Rp 50 juta. Atas kondisi ini, pihak kontraktor diminta mengembalikan kerugian negara tersebut dalam jangka waktu 1 bulan.
"Dari hasil pemeriksaan tersebut, tim Pengawas dari Dinas PUPR Kotamadya Kediri ditemukan ketebalan semenisasi rata-rata 12 cm. Setelah dilakukan penghitungan, pihak kontraktor harus mengembalikan uang negara kurang lebih Rp 50 juta, dalam kurung waktu 1 bulan," terang Kabid Giono saat dikonfirmasi pada Jumat (27/8/2019) lalu.
Dirinya berharap, pihak Pemkot Kediri agar dapat menekankan kepada rekanan yang mendapatkan tender mohon terlebih dahulu dikonfirmasi ke Pihak Kelurahan. Hal ini bertujuan agar pembangunan untuk masyarakat tidak sia-sia.
"Kontraktor jangan hanya mengharapkan
hasil harus sesuai dengan standart dong, ini jadi perhatian serius. Sementara Lurah
dituntut oleh Walikota agar dapat mengawasi seluruh pembangunan yang masuk ke
wilayah nya, baik itu pembangunan pemerintah maupun swasta, agar dirasa
maksimal manfaatnya," jelasnya.
Saat ditemui di lokasi, Rekanan CV Praja
Mandiri malah menuding balik adanya kecemburuan sosial. Hal itu diungkapkan
oleh Pengawas Lapangan yang mengaku hanya sebagai tukang. "Ada cemburu
sosial, permasalahan lain tak ada, semua sudah sesuai bestek. Makanya kalau gak
tau gambar jangan protes, Saya rasa gak ada yang salah, " pungkasnya pada
wartawan.(sudar/arif)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar