Kediri, Pojok
Kiri
Awal memasuki areal pekerjaan proyek pembangunan
rehabilatasi Kantor Kelurahan Pakunden, kota Kediri telah tercium aroma
keganjilan.Pertama Plang proyek yang tidak mencantumkan masa pengerjaan tersebut
sudah pernah di kerjakan.
Mulai setapak penelusuran masuk kedalam
terlihatlah dugaan unsur KKN yang sangat jelas terpampang yaitu Kabid dinas PUPR
kota Kediri sedang memantau pekerjaan.
Disaat dikonfirmasi wartawan kepihak
kontraktor mempertanyakan pekerjaan proyek tersebut, para pihak kontraktor
melalui pengawas proyek mengatakan bahwa pekerjaan proyek pembangunan
rehabilatasi Kantor Kelurahan Pakunden itu dimulai sudah diduga kong kalikong
dengan Kabid dinas PUPR kota Kediri.
Dengan
mengacu pada bestek yang ditunjukan rekanan proyek pembangunan Kantor Kelurahan
Pakunden tersebut, mereka langsung turun dan mengukur kedalaman pondasi yang
hanya dibuat oleh rekanan CV Praja Mandiri dengan kedalaman 10 centimeter.
Sementara pada bestek dirincikan 70 centimeter.
Hasilnya, ketebalan semenisasi tersebut tidak sesuai dengan RAB atau
bestek, sehingga terjadi kerugian negara sekitar Rp 50 juta. Atas kondisi ini,
pihak kontraktor diminta mengembalikan kerugian negara tersebut dalam jangka
waktu 1 bulan.
"Dari hasil pemeriksaan tersebut, tim Pengawas dari Dinas PUPR Kotamadya Kediri ditemukan ketebalan semenisasi rata-rata 12 cm. Setelah dilakukan penghitungan, pihak kontraktor harus mengembalikan uang negara kurang lebih Rp 50 juta, dalam kurung waktu 1 bulan," terang Kabid Giono saat dikonfirmasi pada Jumat (27/8/2019) lalu.
"Kontraktor jangan hanya mengharapkan hasil harus sesuai dengan standart dong, ini jadi perhatian serius. Sementara Lurah dituntut oleh Walikota agar dapat mengawasi seluruh pembangunan yang masuk ke wilayah nya, baik itu pembangunan pemerintah maupun swasta, agar dirasa maksimal manfaatnya," jelasnya, Giono pada wartawan.
"Dari hasil pemeriksaan tersebut, tim Pengawas dari Dinas PUPR Kotamadya Kediri ditemukan ketebalan semenisasi rata-rata 12 cm. Setelah dilakukan penghitungan, pihak kontraktor harus mengembalikan uang negara kurang lebih Rp 50 juta, dalam kurung waktu 1 bulan," terang Kabid Giono saat dikonfirmasi pada Jumat (27/8/2019) lalu.
"Kontraktor jangan hanya mengharapkan hasil harus sesuai dengan standart dong, ini jadi perhatian serius. Sementara Lurah dituntut oleh Walikota agar dapat mengawasi seluruh pembangunan yang masuk ke wilayah nya, baik itu pembangunan pemerintah maupun swasta, agar dirasa maksimal manfaatnya," jelasnya, Giono pada wartawan.
Saat ditemui di lokasi, Rekanan CV Praja Mandiri malah menuding balik
adanya kecemburuan sosial. Hal itu diungkapkan oleh Pengawas Lapangan yang
mengaku hanya sebagai tukang. "Kami sudah memberikan beberapa fee pada
temen di Dinas PUPR Kota Kediri, permasalahan lain tak ada, semua sudah sesuai
bestek. Makanya kalau gak tau gambar jangan protes, Saya rasa gak ada yang
salah, " pungkasnya pada wartawan. (sudar/arif)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar