Rabu, 28 Agustus 2019

Buruh tani nekat jual Pil koplo demi Penghasilan, Diamankan Satresnarkoba Polres Kediri



Kediri, Pojok Kiri
     NK (29) warga Desa Puhjarak, Kecamatan Plemahan harus mendekam di balik jeruji besi Polres Kediri. Pria yang keseharian bekerja sebagai buruh serabutan ini diamankan karena mengedarkan pil dobel L.
     Dari tangan tersangka petugas mengamankan 100 butir pil dobel L, Kasubbag Humas Polres Kediri Iptu Purnomo mengungkapkan tersangka diamankan petugas saat berada di rumahnya.     
     Penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan yang diterima oleh Satresnarkoba Polres Kediri. Pihak kepolisian langsung melakukan serangkaian penyelidikan.
     Dari keterangan beberapa saksi, pelaku keseharian bekerja sebagai buruh serabutan. Diduga karena factor ekonomi itulah NK mengedarkan kesediaan farmasi tanpa ijin. Padahal dia hanya lulusan SMP dan tidak memiliki kemampuan dibidang farmasi.
     “Pelaku ini mengedarkan kesediaan farmasi tanpa ijin kepada masyarakat luar, dan hal tersebut melanggar hukum,” tegas Iptu Purnomo saat konfirmasi, Selasa (27/8).
     Petugas langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku saat berada di rumahnya. Hasilnya diamankan 100 butir pil dobel l sebagai barang bukti. Selain itu petugas mengamankan sebuah ponsel yang digunakan pelaku sebagai alat transaksi.
     Iptu Purnomo menerangkan pelaku melanggar Pasal 197 Undang Undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ancaman hukuman pidana penjara selama 10 tahun penjara. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut.
     “Saat ini anggota Satresnarkoba Polres Kediri masih melakukan pengembangan terhadap kasus ini,” ungkap Iptu Purnomo. (ipul/arif)

Anggota Polres Kediri Lakukan Latihan Borgol Untuk Memberikan Rasa Aman



Kediri, Pojok Kiri
     Polres Kediri terus melakukan peningkatan kemampuan bela diri para anggota. Latihan tersebut tidak lepas dari banyaknya aksi kekerasan yang terjadi di beberapa daerah.
     Seperti diantaranya penyerangan Polsek Wonokromo dan penyerangan anggota Polsek Telogowungu, Pati.
     Kapolres Kediri AKBP Roni Faisal S.I.K mengungkapkan, “latihan bela diri tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan bela diri anggota. Sehingga anggota bisa dengan sigap dan cepat ketika ada tindak kriminalitas di jalanan. Dengan demikian masyarakat akan merasa semakin aman, “ tegas AKBP Roni, Selasa (27/8)
     AKBP Roni juga menekankan setiap anggota wajib dan harus bisa melaksanakan serta memberikan contoh kepada anggota yang lain. Mengingat hal tersebut sangatlah penting dan sangat menunjang guna pelaksanaan tugas kita sehari hari sebagai Aparatur Negara Penegak Hukum.
     Setiap anggota khususnya anggota Shabara yang bertugas sebagai pengamanan diwajibkan membawa tongkat dan borgol. Hal ini tidak lain sebagai alat bela diri mereka apabila ada orang yang tidak dikenal tiba-tiba melakukan penyerangan.
     Sehingga dengan bekal bela diri yang telah dilatihkan dan perisapan alat keamanan, para anggota bisa lebih sigap saat terjadi hal yang tidak diinginkan. Selain itu dengan kemampuan bela diri tersebut bisa meningkatkan rasa aman kepada masyarakat.
     “Beberapa hari lalu, Polri kehilangan salah satu Bhayangkara terbaiknya. Dia meninggal dunia saat melakukan pengamanan aksi unjuk rasa di Cianjur. Dengan adanya bekal bela diri ini maka anggota bisa menjaga diri,” tegas AKBP Roni. (ipul/arif)

Selasa, 27 Agustus 2019

Cegah Penyakit Hepatitis, Polres Kediri Lakukan Vaksin Pada Anggota



Kediri, Pojok Kiri
     Polres Kediri bekerja sama dengan Rumah Sakit Bhayangkara Kediri menggelar screening hepatitis dan vaksinasi hepatitis B bagi anggota Polres Kediri, Selasa (27/8). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pencegahan lebih dini terhadap penyakit berbahaya Hepatitis B bagi seluruh anggota Polres Kediri.
     Kapolres Kediri AKBP Roni Faisal S.I.K. mengungkapkan kegiatan ini dilakukan untuk mendeteksi lebih dini penyakit hepatitis B. Yaitu dengan cara melakukan screening dan vaksinasi Hepatitis B. Dengan adanya screening tersebut diketahui apakah anggota tersebut sudah pernah melakukan vaksinasi Hepatitis B.
     “Dengan screening ini kita ketahui apakah anggota tersebut telah melakukan Vaksin Hepatitis B atau belum,” ungkap AKBP Roni.
     Bukan tanpa alasan mengapa Polres Kediri menggelar vaksin Hepatitis B kepada anggotanya. Hal ini tidak lepas dari banyaknya tingkat kematian yang diakibatkan karena penyakit Hepatitis B. Selain itu, hal itu juga tidak lepas dari kinerja Polri yang bersinggungan dengan masyarakat umum.
     Untuk diketahui penyakit Hepatitis B merupakan penyakit yang menyerang fungsi hati. Penyebaran virus ini disebabkan oleh virus dan mudah menular kepada orang lain. Sehingga dengan pemberian vaksin Hepatitis B ini diharapkan dapat mencegah anggota dari virus Hepatitis B.
     “Vaksin merupakan salah satu cara agarkita tidak terkena penyakit infeksi yang diakibatkan oleh kuman. Ketika kuman seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh kita, hal inilah yang menyebabkan munculnya penyakit,” ungkap AKBP Roni.
     AKBP Roni berharap dengan meningkatnya daya tahan tubuh maka akan bisa memaksimalkan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat semakin puas dengan pelayanan Polres Kediri. (wiwik/arif)

Polisi akan tindak lanjuti laporan tindak pidana UU ITE, terkait tulisan Catur di Medsos



Kediri, Pojok Kiri
     Polisi akan tindak lanjuti, laporan kasus tindak pidana pencemaran nama baik UU ITE terkait tulisan di Whatshap/ WA catur ke Direktur Harian Pagi “Pojok Kiri” tentang Kabiro Kediri Saiful Islam dan tulisannya di Fb/Facebook yang memakai nama perusahaan Media Harian Pagi “Pojok Kiri” dan catur sebagai warga desa Kudu infonya selalu menyindir orang-orang dengan kata-kata pedasnya.
     Pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) benar-benar tak pandang bulu dalam memakan korban.
     Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Demikian salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas judicial review pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945.
     Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak azasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah Konstitusional.
     Karena ulahnya catur itu, sudah banyak orang yang sakit hati dengan tulisannya kedua bukti tersebut akan dilaporkan ke pihak kepolisian dalam hal ini ke Polres Nganjuk.
     Tulisan catur dinilai telah melakukan pencemaran nama baik serta fitnah, sehingga namanya seringkali merugikan teman sejawatnya.
     Catur sendiri menurut informasi rekan di Polres Bojonegoro, pernah tersangkut Kasus pemerasan dan menjalani hukuman 1,5 tahun, sekitar 5-8 tahun yang lalu, mengaku wartawan dan LSM.
     Kabiro Harian Pagi “Pojok Kiri” Saiful Islam dan Timnya tepat pada Selasa (27/8/2019) melaporkan Rizky Catur warga desa Kudu atas kasus pencemaran nama baik dan laporan palsu.
     Saiful Islam melaporkan rizky catur atas kasus pencemaran nama baik dengan bukti foto dan keterangan yang menjelek-jelekkan namanya di media sosial fb dan whatsapp.
     "Saya buat dua laporan, satu yang ini laporan saya delik aduan yang pencemaran nama baik melalui ITE ada beberapa yang saya laporkan ini spesial saya akan laporkan ini," ujar Saiful Islam saat ditemui di ruangan Reskrim Mapolsek Kertosono.
     Semua ini bermula dari unggahan status Facebook catur yang mempertanyakan Media Pojok Kiri tentang beritanya yang di muat di Harian Pojok Kiri, namun pihak management dengan Itikad baiknya memuat Hak Jawab Catur, namun catur membuat tulisannya di Facebook dengan memakai nama Media PojokKiri dan melalui Kabiro Saiful Islam melaporkan catur ke Polisi.
     “ Kita akan melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik dan laporan palsu yang masuk dalam UU ITE dengan dua alat bukti, kami berharap apabila catur bisa meminta maaf secara tertulis dan punya itikad baik pada kami, dan akan kami tunggu khabarnya, dan pihak penyidik menyarankan untuk melaporkan ke Polres Nganjuk “ pungkas Saiful Islam pada wartawan. (Tim)

Minggu, 25 Agustus 2019

Pilkada Kediri, KPU mempersiapkan tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020 nanti



Kediri, Pojok Kiri
     Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mempersiapkan untuk tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 nanti. Tidak hanya rencana anggaran biaya untuk operasional, tapi juga merancang program selama tahapan Pilkada. Dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2019, tahapan Pilkada dimulai September.
     Divisi SDM dan Parmas KPU Kabupaten Kediri, Nanang Qosim menjelaskan, untuk persiapan sudah dilakukan sejak Januari lalu dan kembali mengevaluasi kinerja serta tahapan Pilkada periode 2015. Sementara ini yang perlu diperhatikan untuk kelancaran tahapan, KPU sudah mengajukan anggaran ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri.
     Meskipun Pilkada dilaksanakan pada tahun 2020, namun tahapan Pilkada juga dilakukan pada tahun 2019. “Untuk itu, pengajuan dana itu ada masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 dan ada yang masuk APBD 2020. Total anggaran sebesar Rp 59,07 miliar, yang sebagian akan digunakan untuk operasional di tahun 2019,” jelasnya, Jumat (23/8).
     Dana tersebut, lanjutnya, yang akan dipakai untuk operasional tahun 2019 sebesar Rp 9,073 miliar dan Rp 50 miliar akan digunakan di tahun 2020. Untuk itu, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) harus sudah dilakukan per 1 Oktober nanti. Ini juga sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan Pilkada.
     Menurut Nanang, KPU juga memilih bank yang dinilai dapat memberikan pelayanan bagi sampai ke tingkat kecamatan.
     Ini dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan anggara dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, saat petugas yang berada di kecamatan akan mengambil dana untuk operasional. “Kan ada Panitia Pemungutan Suara Kecamatan (PPK), jadi keamanan juga harus diperhatikan,” ucapnya.
     Nanang mengatakan, setelah penandatanganan NPHD, KPU akan segera melakukan sosialisasi mengenai tahapan Pilkada 2020. Sosialisasi ini sangat penting dilakukan, meskipun KPU baru melaksanakan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada April lalu. “Ini agendanya berbeda, jadi ada ketentuan yang berbeda pula,” pungkasnya. (sudar/arif)