Kediri, Pojok
Kiri
Satresnarkoba Polres Kediri mengamankan
dua orang pengedar obat keras jenis pil dobel l, Kamis (22/8).
Mereka adalah MH (24) warga Desa Deyeng,
Kecamatan Ringinrejo dan SB (32) warga Desa Batuaji, Kecamatan Ringinrejo.
Kedua pelaku tersangka diamankan dalam jarak waktu satu jam.
Kasubbag Humas Polres Kediri Iptu Purnomo
mengungkapkan kedua tersangka merupakan satu jaringan. Awalnya petugas
melakukan penangkapan terhadap MH. Penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut
atas laporan yang diterima petugas.
“Awalnya kami mendapatkan informasi jika
di TKP yang tidak lain adalah rumah tersangka sering dijadikan tempat
transaksi,” ungkap Iptu Purnomo.
Petugas kepolisian langsung melakukan
penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap MH. Dari hasil penggeledahan
polisi menemukan sebanyak 289 butir pil dobel l siap edar ditemukan di kamar
tidur milik tersangka. MH langsung diamankan untuk proses penyidikan.
Kepada petugas, MH mengaku pil tersebut
didapatnya dari SB. Petugaspun terus melakukan introgasi mengenai bagaimana
kedua tersangka melakukan transaksi. Petugaspun akhirnya mendatangi rumah Sabar
untuk dan dilakukan penangkapan.
“Kurang dari satu jam, tersangka kedua
berhasil diamankan oleh Tim Buser Satresnarkoba Polres Kediri,” tegas Iptu
Purnomo.
Iptu Purnomo menambahkan dari hasil
penggeledahan di rumah SB, polisi menemukan 1726 butir pil dobel l. Kedua
tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan di Satresnarkoba Polres Kediri
untuk proses penyidikan lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan pasal 197 Undang
Undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
Dana tersebut, lanjutnya, yang akan
dipakai untuk operasional tahun 2019 sebesar Rp 9,073 miliar dan Rp 50 miliar
akan digunakan di tahun 2020.
Untuk itu, penandatanganan Naskah
Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) harus sudah dilakukan per 1 Oktober nanti. Ini
juga sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan Pilkada.
Menurut Nanang, KPU juga memilih bank yang
dinilai dapat memberikan pelayanan bagi sampai ke tingkat kecamatan. Ini
dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan anggara dan mengantisipasi hal-hal
yang tidak diinginkan, saat petugas yang berada di kecamatan akan mengambil
dana untuk operasional.
“Kan ada Panitia Pemungutan Suara
Kecamatan (PPK), jadi keamanan juga harus diperhatikan,” ucapnya.
Nanang mengatakan, setelah penandatanganan
NPHD, KPU akan segera melakukan sosialisasi mengenai tahapan Pilkada 2020.
Sosialisasi ini sangat penting dilakukan, meskipun KPU baru melaksanakan
Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada April lalu.
“Ini agendanya berbeda, jadi ada ketentuan yang berbeda pula,” pungkasnya. (arif)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar