Minggu, 25 Agustus 2019

Dua Pengedar Pil Koplo Dibekuk, Dalam waktu satu jam Satresnarkoba berhasil mengamankan



Kediri, Pojok Kiri
     Satresnarkoba Polres Kediri mengamankan dua orang pengedar obat keras jenis pil dobel l, Kamis (22/8).
     Mereka adalah MH (24) warga Desa Deyeng, Kecamatan Ringinrejo dan SB (32) warga Desa Batuaji, Kecamatan Ringinrejo. Kedua pelaku tersangka diamankan dalam jarak waktu satu jam.
     Kasubbag Humas Polres Kediri Iptu Purnomo mengungkapkan kedua tersangka merupakan satu jaringan. Awalnya petugas melakukan penangkapan terhadap MH. Penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan yang diterima petugas.
     “Awalnya kami mendapatkan informasi jika di TKP yang tidak lain adalah rumah tersangka sering dijadikan tempat transaksi,” ungkap Iptu Purnomo.
     Petugas kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap MH. Dari hasil penggeledahan polisi menemukan sebanyak 289 butir pil dobel l siap edar ditemukan di kamar tidur milik tersangka. MH langsung diamankan untuk proses penyidikan.
     Kepada petugas, MH mengaku pil tersebut didapatnya dari SB. Petugaspun terus melakukan introgasi mengenai bagaimana kedua tersangka melakukan transaksi. Petugaspun akhirnya mendatangi rumah Sabar untuk dan dilakukan penangkapan.
     “Kurang dari satu jam, tersangka kedua berhasil diamankan oleh Tim Buser Satresnarkoba Polres Kediri,” tegas Iptu Purnomo.
     Iptu Purnomo menambahkan dari hasil penggeledahan di rumah SB, polisi menemukan 1726 butir pil dobel l. Kedua tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan di Satresnarkoba Polres Kediri untuk proses penyidikan lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan pasal 197 Undang Undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
     Dana tersebut, lanjutnya, yang akan dipakai untuk operasional tahun 2019 sebesar Rp 9,073 miliar dan Rp 50 miliar akan digunakan di tahun 2020.
     Untuk itu, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) harus sudah dilakukan per 1 Oktober nanti. Ini juga sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan Pilkada.
     Menurut Nanang, KPU juga memilih bank yang dinilai dapat memberikan pelayanan bagi sampai ke tingkat kecamatan. Ini dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan anggara dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, saat petugas yang berada di kecamatan akan mengambil dana untuk operasional.
     “Kan ada Panitia Pemungutan Suara Kecamatan (PPK), jadi keamanan juga harus diperhatikan,” ucapnya.
     Nanang mengatakan, setelah penandatanganan NPHD, KPU akan segera melakukan sosialisasi mengenai tahapan Pilkada 2020. Sosialisasi ini sangat penting dilakukan, meskipun KPU baru melaksanakan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada April lalu. “Ini agendanya berbeda, jadi ada ketentuan yang berbeda pula,” pungkasnya. (arif)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar